Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 yang mulai berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. Berikut hal yang menguatkan pada masa Demokrasi Liberal
1. Bentuk Negara Indonesia adalah kesatuan yang dipegang oleh pemerintah pusat dan hubungan dengan daerah berdasarkan Asas Desentralisasi
Hal ini akan memudahkan pengawasan dari pemerintah kepada daerah-daerahnya. Jadi walaupun dipegang oleh pemerintah pusat, tetapi juga diberikan asas desentralisasi pada daerah-daerah.
2. Bentuk Pemerintahan Republik
Pemerintahan Indonesia dipimpin oleh seorang presiden yang dibantu oleh seorang wakil presiden
3. Sistem Pemerintahan Parlementer
Pada dasarnya sistem pemerintahan yang parlementer membuat aspirasi-aspirasi rakyat mudah untuk disalurkan ke pemerintah karena rakyat diwakilkan dalam kedudukan di parlemen.
4. Terdapat Alat-Alat Kelengkapan Negara
Alat-alat tersebut, yakni
a. Presiden dan Wakil Presiden
b. Menteri-menteri
c. Dewan Perwakilan Rakyat
d. Mahkamah Agung
e. Dewan Pengawas Keuangan
5. Program Kerja Kabinet
Walaupun tidak semua program kerja kabinet berhasil, tetapi terdapat beberapa program yang berhasil diwujudkan, yakni :
Kabinet Natsir
a. Di bidang ekonomi, ada Sumitro Plan yang mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.
b. Indonesia masuk PBB
c. Berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat.
Kabinet Wilopo
a. Rasionalisasi angkatan bersenjata melalui modernisasi dan pengurangan personil
b. Menekan pengeluaran pemerintahan
c. Memperkenalkan konsep anggaran berimbang (Balanced budget) dalam APBN
Kabinet Ali Sastroamijoyo I
a. Persiapan Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955.
b. Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.
Kabinet Burhanudin Harahap
a. Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih konstituante). Terdapat 70 partai politik yang mendaftar tetapi hanya 27 partai yang lolos seleksi. Menghasilkan 4 partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI.
b. Perjuangan Diplomasi Menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
c. Pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer.
d. Terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin.
e. Menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel AH Nasution sebagai Staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955.
Kabinet Ali Sastroamijoyo II
a. Membatalkan hasil KMB
b. Membentuk provinsi Irian Barat yang beribu kota di Soasio, Maluku Utara, dan pengiriman misi garuda I ke Mesir.
Kabinet Djuanda
a. Menghasilkan Deklasari Djuanda
6. Adanya berbagai macam kabinet menunjukkan bahwa pada saat itu partai politik dapat berkembang dengan baik
Sedangkan hal yang melemahkan adalah sebagai berikut :
1. Sering bergonta-ganti kabinet
Dalam kurun waktu 1950-1959 telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Yaitu Kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamijoyo I, Burhanudin Harahap, Ali Sastroamijoyo II, dan Djuanda. Hal ini membuat negara kacau dan tak menentu.2. Terjadi beberapa gerakan separatis
a. Gerakan DI/ TII
1) Sulawesi Selatan : Dipimpin oleh Kahar Muzakar, tanggal 17 Agustus 1951
2) Aceh : Dipimpin Daud Beureuh, tanggal 21 September 1953
3) Kalimantan Selatan : Dipimpin Ibnu Hajar, tahun 1954
b. Pemberontakan PRRI/ Permesta
Disebabkan adanya hubungan kurang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah. Hal itu dikarenakan jatah keuangan yang diberikan pemerintah pusat tidak sesuai dengan anggaran. Kemudian membentuk gerakan dewan.
– Dewan Banteng : Sumatera Tengah, dipimpin Letkol Ahmad Husein
– Dewan Gajah : Sumatera Utara, dipimpin Letkol L. Simbolon
– Dewan Garuda : Sumatera Selatan
– Dewan Lambung Mangkurat : Kalimantan Selatan
– Dewan Manguhi : Sulawesi Utara, dipimpin Letkol Ventje Samual
3. Adanya masalah angkatan perang, seperti Peristiwa 17 Oktober 1952 dan masalah intern angkatan darat
Hal Untuk mengatasi :
1. Memperbaiki keadaan ekonomi dengan beberapa kebijakan seperti
a. Gunting Syarifuddin
b. Gerakan Benteng
c. Nasionalisasi De Javasche Bank
d. Sistem Ekonomi Ali-Baba
e. Deklarasi Ekonomi
f. RPLT
g. MUNAP
2. Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi :
a. Pembubaran Konstituante
b. Memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950
c. Pembentukan MPR dan DPA
