Tahun 1950 Indonesia memasuki era demokrasi parlementer dengan berlandaskan UUDS 50. Presiden Sukarnodalam sistem parlementer berkedudukan sebagai kepala negara dengan kewenangan yang terbatas dalam konstitusi. Sukarnotidak dibenarkan mengambil tindakan sendiri ataupun membuat suatu kebijakan, adalah perdana menteri yang lebih memiliki wewenang membuat kebijakan dan bertanggung jawab kepada parlemen. Pembatasan ini tentu saja membuat Sukarno tak mampu mengaplikasikan apa yang dicita–citakan dalam pikirannya tentang arah Revolusi kemerdekaan Indonesia menuju persatuan.
Karut marut pada masa demokrasi liberal menimbulkan berbagai macam dampak yang merugikan pemerintah Indonesia. Dengan seringnya pergantian kabinet membuat pemerintahan Indonesia jatuh bangun, ditambahnya dengan konflik antar partai politik yang mengganggu stabilitas nasional sehingga menyebabkan keterpurukan politik dalam negeri pada masa Demokrasi Liberal. Pergantian pemerintahan dalam waktu yang singkat menyadarkan elit bangsa bahwa sistem parlementer memberi peluang terhadap ketidakstabilan politik. Partai politik yang saling bersaing untuk memperoleh kedudukan yang kuat di parlemen berpengaruh terhadap terjadinya perpecahan dalam tubuh pemerintahan. Untuk menyelamatkan negara dari perpecahan, maka partai–partai politik tersebut harus dibubarkan. Dalam pemikiran Presiden Sukarno, model pemerintahan yangbaik adalah Demokrasi Terpimpin.
A. Latar Belakang Munculnya Nasakom.
Dalam pidato peringatan hari kemerdekaan 17 agustus 1959, Sukarno menguraikan ideologi demokrasi terpimpin yang kemudian dinamakan Manipol (Manifesto Politik) yang adalah pernyataan Sukarno tentang pandangan terhadap politik yang harus dilaksanakan. Dalam pidatonya Sukarno menyerukan dibangkitkannya kembali semangat revolusi, keadilan sosial, serta pelengkapan kembali lembaga-lembaga dan oraganisasi-organisasi negara. Di awal tahun 1960 pemahaman tentang makna Manipol yang samar menjadi semakin rumit karena ditambahkan kata USDEK (UUD 45, Sosialisme ala Indonesia terpimpin, Ekonomi terpimpin dan Kepribadian Indonesia. Manipol-USDEK merupakan langkah awal yang diambil Sukarno sebelum menetapkan kebijakan politiknya mengenai Nasakom.
Nasakom adalah akronim dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Nasakom merupakan konsep politik yang digunakan Sukarno selama masa Demokrasi terpimpin untuk mempersatukan bangsa dalam menuntaskan Revolusi Indonesia dan upaya melawan penindasan imperialisme dan neo-kolonialisme yang ingin kembali menguasai Indonesia.
Konsep persatuan ke dalam Nasakom tidak begitu saja dapat diterima oleh tokoh–tokoh politik lainnya. meski demikian Sukarnotidak menyerah dengan gagasan yang diinginkannya segera terwujud. Kemampuannya dalam membakar semangat orang–orang di sekitarnya dengan gaya berpidatonya yang lugas, Sukarno memeroleh banyak simpati dandukungan dari berbagai ideologi. Konsep persatuan atau nasionalisme bagi Sukarno merupakan pokok dari perjuangan untuk merebut, mempertahankan dan menuntaskan kemerdekaan nasional. Maka dari itu untuk menyempurnakan perjuangan bangsa diperlukan persatuan dari semua gerakan perjuangan baik itu Islam Atau Komunis.
Pandangan Sukarno tentang Nasakom telah tercermin jauh sebelum Era Demokrasi Terpimpin, tepatnya pada tahun1926 ia menuliskan sebuah Artikel tentang persatuan tiga konsep utama gerakan pra–kemerdekaan yaitu nasionalisme, islamisme dan marxisme. Setelah berakhirnya demokrasi liberal pemikiran yang dulu sudah ada dimunculkan kembali dalam doktrin Nasakom (nasionalisme, islamisme dan komunisme). Tampaknya doktrin Nasakom mengandung arti bahwa PNI mewakili golongan nasionalis, NU mewakili golongan agamis, dan PKI mewakili golongan komunis yang diharapkan Sukarno untuk bekerjasama dalam pemerintahan, sehingga mengahasilkan koalisi yang berdasarkan ketiga kekuatan tersebut. Dari pemikiran politik Sukarno yang menginginkan adanya persatuan di antara tiga kekuatan revolusioner yang menurutnya menjadi nyawa pergerakan rakyat Indonesia. Konsep persatuan atau nasionalisme bagi Sukarno merupakan pokok dari perjuangan untuk merebut, mempertahankan dan menuntaskan kemerdekaan nasional. Maka dari itu untuk menyempurnakan perjuangan bangsa diperlukan persatuan dari semua gerakan perjuangan baik itu Islam Atau Komunis. rasa nasionalisme ini harus berdiri di atas kepentingan golongan–golongan lain.
B. Pelaksanaan Nasakom.
Kekuasan yang besar memberikan Sukarno ruang yang lebih besar pula untuk mempraktikkan ide–ide dan gagasannya yang telah lama menjadi ambisi politiknya. Memasuki tahun 1959, menyikapi kebuntuan konstituante merumuskan UUDbaru, Sukarno mulai mendesak parlementer untuk mengembalikan UUD 1950 ke UUD 1945. Sukarno dalam pidatonya pada tanggal 22 April 1959 meyampaikan konsepsinya di depan sidang parlementer secara mendetail. Dalam pidato tanggal 22 April 1959, Presiden Sukarno mengemukakan beberapa definisi tentang Demokrasi Terpimpin. Salah satu definisi mengatakan bahwa demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang sesuai dengan UUD 1945, yakni demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan danperwakilan. Definisi lain menjelaskan bahwa demokrasi terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan, yakni demokrasi yang mendasarkan sistem pemerintahannya kepada musyawarah dan mufakat dengan pimpinansatu kekuasaan sentral di tanganseorang bapak yang tidak diktaktor, tetapi memimpin dan mengayomi.
Pidato ini kemudian menjadi landasan Sukarnomengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang berisi tentang keputusan pemerintah untuk kembali ke UUD 45 yang menggariskan kabinet presidensil dan pembubaran Konstituante. Dekrit ini menjadi penanda berakhirnya sistem demokrasi parlementer dan dimulainya demokrasi yang sesuai gagasan Sukarno yaitu sistem demokrasi terpimpin. Dekrit 5 juli pada intinya berisi tentang pembubaran demokrasi parlementer, Pengembalian UUDS 50 ke UUD 45 dan pembentukan lembaga–lembaga baru. Dekrit tersebut dikeluarkan oleh Sukarnokarena melihat kecendrungan anggota konstituante yang menolak usulan Sukarno untuk mengembalikan UUD 45 dan sistem presidensil sebagai dasar negara. Upaya Sukarnomemberlakukan kembali UUD 45 merupakan salah satu tujuannya mengambil alih kontrol penuh terhadap jalannya pemerintahan, sebagaimana yang tertera dalam UUD 45 bahwa Indonesia menganut bentuk negara kesatuan dimana semua keputusan dan kebijakan di putuskan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Presiden sebagai pemimpin tertinggi dalam negara kesatuan.
Meski demikian kembali ke UUD 45 saja belum cukup untuk menegaskan kontrol Sukarno terhadap negara. Hal ini tidak lain karena dalam UUD 45 masih terdapat celah dimana presiden harus bertanggungjawab kepada MPRS, selain itu MPRS juga berhak menggati presiden jika pertanggung jawabannya di anggap tidak tepat. Celah ini tentu saja di sadari dengan baik oleh Sukarno, maka dalam dekrit ini pula Sukarno juga memasukkan poin tentang pembentukan dan perubahan susunan keanggotaan dalam lembaga negara yang di anggap tidak relevan lagi dengan Demokrasi terpimpin yang akan di jalankan oleh Sukarnonantinya. Keanggotan baru tersebut akan di tunjuk oleh Sukarno sendiri sebagai pemimpin tertinggi dalam demokrasi terpimpin.
Sistem demokrasi terpimpin sejati merupakan demokrasi yang bersifat sentralistrik, dimana seluruh kekuasan berpusat pada Presiden. Dalam hal ini presiden memiliki wewenang membentuk kabinet sendiri dan mengeluarkan kebijakan yang dianggap perlu untuk mengatasi permasalahan politik dan juga membentuk lembaga–lembaga pemerintahan mulai dari daerah hingga ke pusat. Sukarno dalam demokrasi Terpimpin kiniadalah Panglima tertinggi ABRI, Mandataris MPR, merangkap Perdana Menteri, Pemimpin Besar Revolusi dan Ketua Front Nasional.
Pencapain tujuan–tujuan dan sasaran–sasaran mengenai penguasaan penuh oleh presiden Sukarno terhadap pemerintahan juga ditunjukkan oleh tindakannya mengakomodir kekuatan yang dimiliki oleh partai komunis, bagaimanapun juga Sukarno membutuhkan kekuatan massa untuk mendukung keputusan–keputusan politiknya, dalam hal ini PKI adalah partai yang dianggap cocok membangun kerjasama dengannya. PKI memiliki kader militan yang loyal dan PKI juga merupakan organisasi yang kuat dalam memobilisasi massa.
Kebutuhan Sukarno akan kekuasaan bukan hanya sebatas mempersatukan Indonesia sesuai gagasannya dalam Nasakom. Lebih dari itu ambisi Sukarnoyang terbesar adalah melenyapkan Imprealisme dan Neokolonialisme dari setiap jengkal wilayah Indonesia. Hal itu bisa dilihat dalam berbagai keputusan poltik dan yang dibuat oleh Sukarno dimasa pemerintahannya, semisal menggagas GNB. Gagasan GNB dinilai Soekarno sebagai jalan keluar atas persoalan dalam berbagai bidang khususnya politik, ekonomi dan sosial.
Kebijakan GNB ini dapat dikatakan merupakan bentuk ambisi Soekarno atas ketidaksetujuannya terhadap dominasi blok–blok besar pemenang peran dunia ke dua yaitu Amerika dan Uni Soviet atas negara–negara berkembang dan atau negara–negara baru merdeka. Namun perlu juga dipahami, bahwa GNB merupakan prinsip Politik bebas dan aktif Indonesia. Bebas berarti tidak terikat oleh satu ideologi atau oleh suatu politik asing khusus tidak memihak kepada salah satu ideologi negara Adidaya yang terlibat perang dingin. Aktif artinya dengan sumbangan realitas giat mengembangkan kebebasan persahabatan dan kerjasama internasional dengan menghormati kedaulatan negara lain. Soekarno selama menjadi pemegang kekuasan tertinggi di era demokrasi terpimpin memang menunjukkan keaktifannya dalam politik Internasional namun dalam hal keberpihakan. mendekati masa kejatuhannya Soekarno mulai menunjukkan keberpihakannya pada negara blok komunis khususnya China sebagai negara komunis terbesar di Asia.
C. Berakhirnya Nasakom.
Demokrasi Terpimpin mulai menyimpang dari konsepnya semula karena semakin kuatnya sentralisasi kekuasan. Hal ini dapat dilihat dari kebijaksanaan presiden,sebagai berikut.
a. Membubarkan Masyumi karena dianggap penghalang revolusi.
b. Memasyarakatkan ajaran NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis) demi persatuan dan kesatuan.
c. Memasyarakatkan ajaran RESOPIM (Revolusi, Sosialisme, Indonesia, dan PemimpinNasional) untuk menegakkan Demokrasi Terpimpin.
d. Pembatasan pendirian partai-partai politik untuk menstabilkan pemerintahan.
Penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin sudah terlihat sejak dimulai berlakunya sistem demokrasi ini. Sukarno memposisikan diri sebagai pemimpin tertinggi dalam pemerintahan dan bertindak dengan otoritas penuh, dimana unsur-unsur demokrasi tidak Nampak dalam sistem demokrasi terpimpin. Secara sepihak tindakan Sukarno dalam membubarkan dan/atau membentuk lembaga pemerintahan.
Kejatuhan rezim dari sistem demokrasi tepimpin melewati berbagai fase yang mengejutkan. Pelbagai ketegangan politik pada akhir tahun 1964 hingga awal tahun 1966 menandai kegagalan fungsi collapse dirasakan disemua aspek. Ketidakstabilan ekonomi mulai dirasakan dengan serius ketika inflasi pada sektor keuangan bertambah buruk pada bulan–bulan terakhir tahun 1964. Kesuksesan politik internasional Sukarno yang tidak diikuti dengan kesuksesannya dalam pengaturan kebijakan ekonomi dalam negeri mulai memunculkan protes dari kelompok–kelompok sayap kanan. Meski demikian Sukarno dan PKI mampu mengontrol hal tersebut dengan kemampuan mereka meyakinkan massa yang memang masih menaruh kepercayaan yang besar padapemerintahan Sukarno di tahun 1963–1964.
Faktor lainnya yang menjadi awal jatuhnya rezim Demokrasi terpimpin adalah mulainya persaingan–persaingan terbuka antara organisasi sayap kiri yang dimotori oleh PKI dansayap kanan yang berlindung dibalik wibawah angkatan Darat. Menjelang tahun 1964 memang mulai kelihatan gejala PKI meningkatkan Aksi–Aksinya yang menghendaki pimpinan mutlak revolusi berada ditangannya. Aksi–aksi PKI juga cendrungmedapat dukungan dari Sukarnoyang memang telah manaruh curiga atas kedekatan perwira–perwira Angkatan Darat dan Amerika.
Salah satu kebijakan Sukarnoyang menguntungkan PKI danmembawa kekecewaan pada Angkatan Darat adalah di bekukannya partai MURBA yang merupakan partai Afiliasi Angkatan Darat sekaligus kantung–kantung utama sentimen anti–PKI dalam sistem kepartaian. Menurut tuduhan PKI, partai MURBA telah berubah rupa menjadi agen–agen Imprealis, para pendukung kapitalis birokratik, provokator dan pemfitnah terkeji, dengan prestasi panjang penghianatan. Keyakinan PKI kalau MURBA, Uni Soviet, dan para petinggi Angkatan Darat sudah berkolaborasi melawannya bisa menjelaskan lebih jauh intensitas perselisihan mereka itu. Pada September 1965, Sukarno memberikan tanda tangan yang menyetujui pelarangan partai ini selamanya.
Pertentangan antara Presiden Sukarno, Tentara Angkatan Darat (TNI–AD) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam konteks politik demokrasi terpimpin. Pertentangan ketiga kekuatan politik tersebut disebabkan karena perbedaan orientasi ideologis. Perbedaan– perbedaan itu juga akan mencerminkan kedudukan ideologis kelompokitu masing–masing. Perdebatan yang berkepanjangan antara ketiga kekuatan politik ini, akhirnya berdampak pada keamanan dan kestabilan roda pemerintahan. Dan puncak dari perseteruan tersebut terjadi tanggal 30 Septermber 1965 dan dengan adanya G30S/PKI membawa kekacauan disegala aspek kehidupan.
MPRS kemudian meminta pertanggung jawaban Sukarno terkait peristiwa berdarah G30S/PKI. tapi Sukarno menolak sebab berdasarkan UUD 45 yang harus dipertanggung jawabkan oleh mandataris MPRS hanya persoalan GBHN, dan peristiwa G30S/PKIberada diluar GBHN. Pidato pertanggung jawaban Sukarno pada 10 Januari 1967 yang berjudul Nawaksara pun Ditolak karena tidak sedikitpun menyinggung tentang G30S/PKI/PKI. Ketetapan MPRS tahun 1967 akhirnya dikeluarkan isinya mencabut seluruh kekuasaan Presiden Sukarno dan menyimpulkan adanya petunjuk keterlibatan Sukarno. Berakhirnya Nasakom dibersamaan dengan lengsernya kekuasaan Sukarno atas jabatannya sebagai presiden Indonesia.
Sumber:
Ricklef, M.C. (2009). Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta: Serambi.
Zulkarnain. (2012). Jalan Meneguhkan Negara, Sejarah Tata Negara Indonesia. Yogyakarta: Pujangga Press.
Arfandi A. (2016). Pemikiran Politik Soekarno Tentang Nasakom Rentang 1959–1966. Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Hasanudin Makasar.
Hamid, Hamdan. (2012). Demokrasi Ala Sukarno (Demokrasi Terpimpin). Skripsi Sarjana Fakultas Ushuludin. UIN Sultan Syarif Kasim.
Sholehuddin, Abi. Jargon Politik Masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1955-1965, Avatra, e-Journal Pendidikan Sejarah Vol. 3 No. 1, Maret 2015, hal. 69-81.
